Raganya memang sudah tertimbun gundukan tanah di Astana Giribangun, Karanganyar, Jawa Tengah. Tetapi, setiap kali namanya diperbincangkan publik, hal tersebut bisa bikin geger republik. Semasa hidupnya, sosok satu ini tidak bisa dilepaskan dari sejumlah polemik. Dia adalah Soeharto, presiden ke-2 Republik Indonesia.
Pada 10 November 2025 silam, misalnya, pemerintah menganugerahi Soeharto sebagai Pahlawan Nasional. Sejak satu pekan sebelumnya, wacana pemberian gelar Pahlawan Nasional tersebut memantik perdebatan publik.
Jika kamu tidak malas menelusuri sejumlah literatur sejarah, sangatlah wajar jika suara penolakan dari kelompok masyarakat sipil begitu keras. Soeharto dianggap tidak pantas memperoleh gelar sebagai Pahlawan Nasional sebab ketika selama 32 tahun menjabat sebagai presiden, singgasana kekuasaannya ditopang oleh oposisi yang dikebiri, kebebasan berekspresi yang dijegal dengan kokangan senjata, hingga pembungkaman terhadap pers. Pendeknya: demokrasi hanya ada di tong sampah.
Manuver Soeharto Setelah Peristiwa G30S
Dua dekade setelah kemerdekaan Indonesia atau tepatnya pada 1 Oktober 1965 adalah garis demarkasi sejarah kontemporer bangsa ini. Kenapa gerangan? Pada 30 September malam hingga 1 Oktober pagi buta di Jakarta, meletus sebuah tragedi tak terperi; sejumlah perwira tinggi militer Angkatan Darat gugur di tangan sesama perwira militer yang menamakan kelompoknya sebagai Gerakan 30 September atau G30S. Salah satu korbannya merupakan jenderal kesayangan Bung Karno.
Peristiwa berdarah ini memicu pergeseran bandul ideologi ke spektrum kanan, mengubah peta perpolitikan, hingga menjungkirbalikkan sistem ekonomi Indonesia dalam waktu singkat.
Kemudian, Soeharto meretas jalan menuju gelanggang politik melalui berbagai manuver agresif. Di tengah panasnya dinamika politik awal Oktober 1965, misalnya, ia melarang dua orang jenderal yang diperintahkan menghadap Presiden Soekarno ke Istana Bogor (Sumber: Dalih Pembunuhan Massal: Gerakan 30 September dan Kudeta Suharto, Institut Sejarah Sosial Indonesia).
Setelah tragedi 1 Oktober 1965, Soeharto memegang kendali di tubuh militer. Dia berperan aktif dalam operasi penangkapan orang-orang yang dituding sebagai bagian dari PKI maupun simpatisan PKI, termasuk perburuan terhadap Dipa Nusantara Aidit yang berujung eksekusi mati tanpa melalui proses peradilan terhadap Ketua CC PKI tersebut (Sumber: Aidit: Dua Wajah Dipa Nusantara, Kepustakaan Populer Gramedia). Pengaruh Soeharto dalam kepemimpinan nasional makin menguat setelah dia memperoleh mandat dari Bung Karno melalui Surat Perintah 11 Maret atau Supersemar pada 1966.
Tak dinyana, karier politik Soeharto melejit setelah peristiwa G30S. Licinnya strategi politik Soeharto membuat dia berhasil menggenggam kekuasaan di republik ini. Secara de jure, Soeharto menjabat presiden per 27 Maret 1968. Saat berkuasa, Soeharto boleh dibilang “tak tersentuh”. Dia acap memberangus pihak-pihak yang tidak sejalan dengan keinginannya.
Di tengah hegemoni Orde Baru, samar-samar muncul gema perlawanan yang berasal dari ruang sidang Mahkamah Militer Tinggi. Kolonel Abdul Latief dengan lantang menyuarakan kebenaran dan keadilan atas kasus “kelas kakap” yang sedang ia hadapi.
Siapakah Kolonel Abdul Latief?
Kolonel Abdul Latief merupakan salah satu tokoh utama di balik G30S. Dua orang pentolan G30S lainnya, yakni Letkol Untung dan Brigjen Supardjo menjalani proses peradilan tak lama usai meletusnya pembantaian para jenderal Angkatan Darat. Keduanya pun dijatuhi vonis hukuman mati.
Lampiran dokumentasi foto profil Abdul Latief (kanan). Kunjungan keluarga Abdul Latief ke LP Cipinang (kiri).
Sementara jalan takdir Abdul Latief berbelok ke arah tak terduga: ia bertahan hidup lebih lama dibandingkan dua sekondannya itu. Proses peradilan terhadap Abdul Latief sempat tertunda lantaran ia mengalami luka parah di kakinya. Luka tersebut didapat saat proses penangkapan dirinya. Kemudian, ia sempat dijatuhi vonis hukuman mati, namun belakangan berubah menjadi penjara seumur hidup. Dengan demikian, ia merupakan saksi kunci alias sumber informasi “A1” terkait peristiwa G30S.
Setelah menjalani masa penahanan selama 34 tahun–tentu saja melalui proses peradilan yang absurd, Abdul Latief menghirup udara bebas per 25 Maret 1999 setelah mendapat amnesti dari Presiden B.J. Habibie. Saya kira, berkah terbesar dari jalan hidup Abdul Latief ialah lahirnya buku berjudul Pledoi Kol. A. Latief: Soeharto Terlibat G30S. Buku tersebut diterbitkan Institut Studi Arus Informasi (ISAI) pada 2000.
Tentang Buku Pledoi Kol. A. Latief: Soeharto Terlibat G30S
Buku Pledoi Kol. A. Latief: Soeharto Terlibat G30S karya Abdul Latief merupakan pidato pembelaan sang penulis di hadapan Mahkamah Militer Tinggi. Buku ini membuka mata pembaca mengenai detail peristiwa G30S yang tidak akan pernah kamu temui dalam buku sejarah resmi di bangku sekolah. Buku ini juga menjadi antitesis atas narasi sejarah pembunuhan para jenderal versi penguasa, terutama yang berkaitan dengan sosok Soeharto dalam peristiwa kelam itu.
Peristiwa keji yang dilakukan kelompok G30S tidak dapat dibenarkan atas alasan apa pun. Kasus pembunuhan sejumlah jenderal Angkatan Darat betul-betul di luar nalar kemanusiaan dan tentu saja meninggalkan jejak luka mendalam bagi keluarga korban. Namun demikian, melalui buku ini, Abdul Latief mengajak pembaca untuk melihat peristiwa berdarah tersebut dari sisi lain, lebih tepatnya tentang sepak terjang Soeharto pada 30 September 1965 malam.
Isi Pledoi Abdul Latief Tentang Soeharto
Ada sejumlah poin menarik dari buku ini. Pertama, pada 28 September 1965 atau dua hari sebelum G30S meletus, Abdul Latief bersama keluarganya menyambangi kediaman Soeharto di Jalan Haji Agus Salim, Jakarta, untuk mengonfirmasi isu Dewan Jenderal—sekelompok perwira tinggi Angkatan Darat yang dituding akan melakukan coup d’etat atau kudeta terhadap pemerintahan Soekarno. Kala itu, Soeharto merespons dan berjanji akan menyelidikinya.
Kedua, Abdul Latief mendatangi RSPAD Gatot Subroto pada 30 September 1965 sekitar pukul 22 atau hanya beberapa jam sebelum kelompok G30S melancarkan aksinya. Tujuannya memberi tahu Soeharto bahwa Abdul Latief dan kawan-kawan akan melakukan gerakan untuk mengonter Dewan Jenderal. Dari peristiwa ini, dapat ditarik sebuah penilaian bahwa Latief dan kawan-kawan sepertinya tidak sabaran, tergesa-gesa, dan tentu saja sembrono menyikapi isu Dewan Jenderal. Hanya berselang dua hari saja, dia dan kawan-kawannya membuat sebuah keputusan ceroboh yang di kemudian hari berdampak pada jutaan orang lainnya.
Pada malam itu Soeharto menemani si bungsu Tommy yang sedang dirawat akibat ketumpahan sup panas. Ketika bersemuka, tak ada sikap tegas dari Soeharto: mendukung atau menolak ide Abdul Latief dan kawan-kawan. Tapi yang patut digarisbawahi dari momen tersebut, Soeharto setidaknya telah mengetahui manuver yang hendak dilakukan bekas anak buahnya itu.
“Dengan laporan ini, berarti saya mendapat bantuan moril, karena tidak ada reaksi dari beliau (Soeharto),” tulis Abdul Latief.
Lampiran dokumentasi foto Abdul Latief bersama tahanan politik lainnya di LP Cipinang.
Beberapa waktu lalu saya mencoba meladeni debat sebuah akun Instagram soal pertemuan Abdul Latief dengan Soeharto pada 30 September 1965 malam. Dia menyatakan, “Apa kewenangan Soeharto melarang. Lah wong gerakan itu dinamai Dewan Revolusi dan diinfokan sudah disetujui oleh Soekarno untuk memanggil para jenderal yang membangkang (dewan jenderal). Di hadapan Pak Harto yang cuma pangkostrad, ini konflik antara Jenderal2 AD dengan Soekarno dan tidak menyangka kalau terjadi pembunuhan malam itu.”
Justru pertemuan tersebut merupakan kata kunci untuk menilai bagaimana sikap Soeharto pada momen paling kritis. Dalam epilog buku Pledoi Kol. A. Latief: Soeharto Terlibat G30S, Josoef Isak menyebut, Soeharto sebagai jenderal senior yang sudah tahu lebih dulu tentang akan terjadinya konflik serius yang menyangkut kekuasaan negara. “…Soeharto tidak mengantisipasi apa-apa terhadap informasi yang masuk langsung kepadanya, malah membiarkan gerakan itu berlangsung sehingga memakan korban enam nyawa jenderal.”
Abdul Latief mengaku bahwa keterlibatannya dalam kelompok G30S adalah atas kesadaran dan inisiatif pribadi. Dia menulis, “Karena saya sebagai seorang militer tidak pernah absen dalam perjuangan Kemerdekaan Bangsa Indonesia, jiwa saya merasa terpanggil, karena justru Pemerintahan Soekarno berada dalam perjuangan kemerdekaan Bangsa Indonesia, jiwa saya merasa terpanggil, karena justru Pemerintahan Soekarno berada dalam keadaan bahaya. Secara spontan saya bersedia untuk ikut serta menyelamatkan dari usaha perebutan/penggulingan kekuasaan terhadap Presiden Soekarno tersebut, motif lain tidak ada.”
Abdul Latief juga menyinggung soal isu Dewan Jenderal. Menurutnya, “Sudah menjadi rahasia dan jadi pengetahuan umum khususnya di kalangan AD, bahwa pada zaman pemerintahan Presiden Soekarno, ada satu grup jenderal-jenderal yang berkata ‘ya’ di depan Bung Karno, tetapi bilang ‘tidak’ di belakang. Para jenderal bilang, yang bilang ‘setuju’ di depan Bung Karno tetapi tindakannya menjegal, menyabot, menteror kebijaksanaan-kebijaksanaan Bung Karno.”
Lampiran dokumentasi foto Abdul Latief bersama keluarga jauh sebelum tragedi 1 Oktober 1965.
Ketiga, kenapa Soeharto tidak masuk dalam daftar penculikan perwira tinggi Angkatan Darat oleh kelompok G30S? Abdul Latief mengaku, ia menaruh rasa hormat dan memercayai Soeharto sebagai loyalis Soekarno. Artinya, Soeharto dianggap bukan bagian dari Dewan Jenderal.
Abdul Latief menulis kesaksian tentang sosok Soeharto seperti ini, “Memang saya pribadi adalah bekas anak buah beliau yang langsung di bawah pimpinan beliau, sewaktu menjabat sebagai Dan Kie 100 yang langsung organisatoris dan taktis pada Brigade X, pada waktu zaman gerilya. Let. Kol. Untung pun juga pernah menjadi anak buah langsung sewaktu di daerah Korem Sala, yang kemudian Letkol Untung terpilih sebagai salah seorang pimpinan gerilyawan yang diterjunkan di Halmana sewaktu Trikora. Pernah saya dengar dari pembicaraan Letkol Untung sendiri, sewaktu selesai tugas Trikora ia dipindahkan ke Resimen Cakrabirawa, ia katakan dengan peristiwa itu Jenderal Soeharto pernah marah-marah atas kepindahannya ke Men Cakra itu. Karena ia akan ditarik sebagai pasukan Kostrad di bawah pimpinan beliau. Selain itu, sewaktu Letkol Untung menjadi temanten di Kebumen, Jenderal Soeharto juga datang untuk turut merayakan pesta perkawinan.”
Keempat, pada persidangan tahun 1978, Abdul Latief meminta oditur Mahkamah Militer Tinggi untuk menghadirkan Soeharto ke persidangan. Permintaan tersebut sama saja dengan menggali lubang kuburan sendiri. Perlu diketahui bahwa pada tahun 1978, kekuasaan Soeharto sudah terkonsolidasi dengan kuat. Permintaan Abdul Latief tidak pernah dipenuhi oditur. Mahkamah Militer Tinggi pun jelas tidak akan menekan oditur guna mengabulkan permohonan Abdul Latief.
Dua Narasi Sejarah: Versi Abdul Latief atau Soeharto?
Membaca buku Pledoi Kol. A. Latief: Soeharto Terlibat G30S ibarat sedang merangkai puzzle; pembaca disodorkan kepingan informasi tentang tragedi berdarah 1 Oktober 1965. Buku tersebut menawarkan perspektif berbeda dari narasi umum sekaligus terasa genuine. Pembaca bisa melihat dengan sudut pandang lebih jernih mengenai sosok Soeharto di sekitar malam durjana itu.
Halaman belakang buku Pledoi kol. A. Latief: Soeharto Terlibat G30S.
Kendati demikian, isi buku ini juga menyinggung sejumlah bantahan Soeharto atas klaim Abdul Latief tersebut. Salah satunya yaitu pernyataan Soeharto kepada Der Spiegel, majalah asal Jerman. Soeharto menuding bahwa kedatangan Abdul Latief ke RSPAD Gatot Subroto tidak lain dan tidak bukan untuk membunuhnya.
Pertanyaan berikutnya adalah, jika dihadapkan pada dua narasi yang saling bertolak belakang, sulit rasanya memercayai sejarah versi penguasa yang hidupnya bergelimang kontroversi, bukan?